Mencari Pemimpin Perguruan Tinggi yang Mumpuni

Sementara itu, dalam kasus pemilihan rektor (pilrek) Universitas Padjadjaran (Unpad) periode 2019-2024, yang hingga kini masih tertunda, setidaknya ada empat hal yang dirumuskan dalam rapat pleno Majelis Wali Amanat (MWA), beberapa waktu lalu, yang diketuai Rudiantara.

Pertama, proses pilrek Unpad terus berjalan melanjutkan dari 3 calon yang telah ditetapkan MWA.

Kedua, berkenaan dengan perbaikan tata kelola dalam penyelenggaraan pilrek, seluruh pemangku kepentingan Unpad, mulai masyarakat, regulator, Senat Akademik, dosen, tenaga kependidikan, alumni dan lainnya, diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan dan/atau pengaduan terhadap ketiga Calon Rektor (calrek).

Ketiga, MWA sepakat membuat sistem dan proses pengaduan (whistle blowing system) untuk hal-hal yang berkaitan dengan MWA, khususnya terkait pilrek. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tentang penanganan dan pengaduan.

“Keempat, setelah menampung dan menindaklanjuti masukan/pengaduan, jika tidak ada perubahan atas calrek, maka pilrek Unpad 2019-2024 dijadwalkan dilakukan pada pertengahan Februari 2019. MWA telah mengkaji semua opsi proses pemilihan Rektor sedemikian rupa, sehingga Rektor Unpad periode 2019-2024 akan ditetapkan dan dilantik sebelum masa akhir jabatan Rektor Unpad saat ini,” ujar Siti Karlinah, anggota MWA Unpad.

Sementara itu, Keluarga Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (KA-IP UNPAD) menyatakan keprihatinan akan kuatnya aroma kepentingan sesaat dalam pilrek Unpad.

“KA-IP Unpad meminta dengan tegas agar seluruh anggota MWA dan Panitia Pemilihan Rektor (PPR) menjaga marwah Unpad dari kepentingan pribadi yang sempit dan sesaat,” ungkap Ketua KA-IP UNPAD Ervik Ari Susanto.

Ervik menegaskan keprihatinan alumni Ilmu Pemerintahan UNPAD itu mencuat seiring berlarut-larutnya dan kisruh dalam pilrek Unpad.