Moratorium diberlakukan hingga selesainya penyusunan grand design dan evaluasi DOHP.Namun Gamawan mengakui, moratorium tidak bisa menjadi dasar hukum bagi dilakukannya pemberhentian sementara pemekaran. Karenanya, dia berharap DPR bisa memahami sikap pemerintah. "Kita berharap ada semacam pengertian saja dari DPR," cetusnya. (sam/jpnn)
JAKARTA -- Sejak kran pemekaran daerah dibuka tahun 1999, saat ini sudah ada 205 daerah otonom baru. Rianciannya, 7 provinsi baru, 164 kabupaten,