Mendagri Serahkan ke Gubernur NTB

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur NTB KHM Zainul Majdi untuk menyelesaikan masalah hasil Pilwabup Dompu yang kini tengah berpolemik. Hal ini dikarenakan pihak Mendagri tidak ingin terlalu dini dalam mencampuri urusan atau persoalan yang terjadi di daerah. Terkecuali, kalau persoalan itu memang tidak kunjung selesai, baru pihak pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Depdagri) lekas turun tangan.

Mendagri Mardiyanto melalui juru bicara (Jubir) Depdagri Saut Situmorang saat dikonfirmasi JPNN di Jakarta, Rabu (04/02) menjelaskan, persoalan hasil pemilihan wakil bupati (Pilwabup) Dompu yang kini masih dinilai tidak sesuai UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik melalui musyawarah atau berdialog. Jangan kemudian hasil dari Pilwabup Dompu tersebut sampai dipetakonflikkan. Sebab, hal tersebut akan sangat mengganggu instabilitas di tengah-tengah masyarakat.

''Bukannya kami tidak mau menyelesaikan persoalan ini, tapi kami ingin mengharapkan agar Pak gubernur bisa memfasilitasi dalam menyelesaikan persoalan ini. Karena, Pak gubernur adalah pimpinan tertinggi di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kami yakin Pak gubernur mampu menyelesaikan persoalan ini dengan cepat,'' kata Saut Situmorang.

Dia juga tidak menginginkan persoalan-persoalan sepele (persoalan kecil, Red) selalu ditujukan dan diminta untuk diselesaikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Depdagri, seolah-olah pemerintah daerah (Pemda) setempat tidak mampu menyelesaikan persoalan.

''Kami tidak ingin hanya persoalan kecil saja, kemudian sedikit-sedikit minta diselesaikan oleh Mendagri. Kan kasian Pak menteri, karena bukan hanya mengurus satu daerah saja, tapi memikirkan semua daerah se-Indonesia,'' ungkapnya sembari berharap agar semua anasir di daerah ini lebih arif dan bijaksana dalam mencermati persoalan ini.

Sebelumnya, usai pelantikan gubernur dan wakil gubernur NTB beberapa waktu lalu, Mendagri Mardiyanti pernah menyampaikan hal yang sama. Dia meminta agar Gubernur NTB KHM Zainul Majdi menyelesaikan persoalan tersebut dan mengajak elemen masyarakat setempat untuk berdialog.(sid/JPNN)