Mengenang Kudatuli, Pembuka Jalan Megawati ke Puncak Kekuasaan

Tapi Megawati dan suaminya, almarhum Taufiq Kiemas harus berurusan dengan aparat kepolisian karena mengadakan kegiatan partai di rumah mereka di Kebagusan, Jakarta Selatan.

Patut dicatat, hanya mereka yang betul-betul tahan banting atau militan yang bisa menghadapi situasi demikian. Terbukti, di antara pendukung Megawati  ada yang menyerah dan kemudian  meninggalkanbya atau  membelot ke kubu Soerjadi.

Mereka ini berfikir  karir politik dan  nasibnya bisa lebih buruk jika terus bertahan mendukung Megawati. Maka tidak heran pada masa-masa itu justru  orang-orang “bersendal jepit”  yang minim pemahaman politik dan ideologi yang merapat ke kubu Megawati. Tetapi mereka  punya semangat yang meneriakkan yel-yel mendukung Megawati.

Penting untuk diketahui, pekerjaan paling berat kubu Megawati adalah membentuk kepengurusan partai di daerah paska  kongres tersebut. Susunan personalia PDI di DPD dan DPC  carut marut. Maka guna mempertahankan keberadaan PDI sebagai partai politik yang memiliki cita-cita politik,  maka kubu Megawati harus  mengisi   guna melengkapi kepengurusan partai.

Tantangan yang dihadapi adalah mencari orang yang mau menjadi pengurus PDI versi Megawati. Disebut tantangan karena pada situasi demikian tidak mudah mencari orang yang mau dan berani menjadi pengurus partai. Diperlukan jurus jitu meyakinkan mereka. Inilah yang dilakukan Alex Litaay dan rekannya yang lain  mempertahankan kepemimpinan Megawati.

Namun di balik itu, perjuangan Megawati rupanya mendapat simpati dan empati dari masyarakat luas. Pada pemilu  itu Megawati  tidak menggunakan hak pilihnya karena  mengangap PDI pimpinan Soerjadi  tidak sah. Ternyata sikap Megawati ini diikuti pendukung-pendukung setianya maupun masyarakat pada umumnya.

Hasilnya luar biasa.  Perolehan kursi PDI Soerjadi benar-benar jeblok, karena masyarakat  tidak mendukung dan tidak mengakui mereka.

Pada waktu pemilihan umum tahun 1997, PDI  Soerjadi benar-benar terpuruk, karena perolehan kursinya di DPR, DPRD  provinsi dan kabupaten/kota tergerus.