"Jadi kerjasama yang telah dilakukan Kementrian Keuangan, BPK, BPKP kalau tidak dilengkapi dengan kejaksaan tentu proses penegakan hukumnya jadi oleng. Kejaksaan juga ada unit yang sampai di daerah, begitu juga Kemenkeu kantornya sampai daerah," pungkasnya. (naa/jpnn)
JAKARTA – Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui banyak bendahara-bendahara di daerah yang tidak melakukan kewajibannya dalam memungut