Menkeu Beber Pemda Hobi Perda Bermasalah

Rabu, 19 Agustus 2009 – 20:56 WIB

Sedangkan dari 2566 Ranperda PDRD, terdapat 1727 (67 persen) yang direkomendasikan untuk ditolak ataupun diperbaiki. Daerah yang Ranperdanya direkomendasikan agar direvisi antara lain Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Jawa Barat.

Sembari bercanda, Menkeu meminta agar Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo tidak marah. “Pak Bibit, tolong saya jangan dimarahi kalau pulang kampung,” ujar Menteri yang sering pulang ke Semarang, Jawa Tengah itu.

Lebih lanjut Ani yang juga dipercaya Presiden sebagai pelaksana Tugas (Plt) Menko Perekonomian itu menjelaskan, terdapat beberapa pokok kebijakan pemerintah terkait UU PDRB. Menurutnya, perluasan basis PDRD harus sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah.

Selain itu, UU PDRD juga mengatur tentang peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD. Pemerintah, lanjutnya, juga  akan meningkatkan efektifitas pengwasan PDRD. “Jadi kita tak segan-segan membatalkan perda dan menolak Ranperda yang menghambat investasi,” tandasnya.

JAKARTA – Menyusul disetujuinya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) yang memberi keleluasaan kepada daerah

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next