Menko Airlangga Beberkan Upaya Pemerintah Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional

Kebijakan yang dianggap bisa menopang pertumbuhan salah satunya pemberian insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik.

Hal tersebut mengingat properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah.

Selain insentif tersebut, kebijakan lain yang diberikan pemerintah bagi masyarakat kelas menengah, seperti subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong UMKM sebagai bagian dari kelas menengah agar lebih terdongkrak, yakni melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang rendah.

Menko Airlangga juga menyebutkan ke depan sejumlah program strategis akan dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka panjang menuju tahun 2045, seperti mendorong transisi energi yang telah disiapkan mulai dari hydropower, pengembangan lanjutan dari geothermal, hingga pengembangan solar panel.

Selanjutnya, digitalisasi juga dinilai pemerintah menjadi pengungkit perekonomian dengan menyumbang potensi ekonomi digital pada tahun 2030 hingga USD 300 miliar.

“Tentu kalau kita lihat infrastruktur kita sudah bangun tetapi infrastruktur itu belum selesai artinya kita baru bangun backbone-nya, sedangkan pertumbuhan itu membutuhkan ruas- ruas di sampingnya atau fishbone-nya, nah fishbone-nya ini belum tersambung, nah ini harus dilanjutkan. Nah, sekarang itu dalam APBN ke depan akan disiapkan Inpres-nya sehingga Inpres-nya akan mempercepat ini, kalau ini cepat tersedia maka produktivitas akan meningkat, pada saat produktivitas meningkat tentu pertumbuhan ekonomi akan menjadi oke,” pungkas Menko Airlangga. (mrk/jpnn)