‎Menko PMK Minta Pemda Terlibat Validasi Peserta BPJS Kesehatan

Pelaku penipuan tersebut, imbuh Puan, sudah ditangkap dan sedang diproses di Polres Cimahi, Kabupaten Bandung Barat.

Cucu dari proklamator kemerdekaan RI, Soekarno ini juga meminta Kemensos untuk memvalidasi dan verifikasi penerima bantuan iuran (PBI) secara detail dan teliti. Semua penerima PBI harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dengan data nama dan alamat yang jelas. Dengan demikian semua penerima bantuan perlindungan sosial dari negara benar-benar tepat sasaran.

“Verifikasi dan validasi data PBI memang sudah dilakukan oleh Kemensos. Kita kerja sama dengan Kemendagri dalam hal ini. Namun, saya minta untuk diperdalam lagi,” jelasnya. 

Sosialisasi oleh pendamping PKH tidak saja terkait BPJS Kesehatan, tetapi juga menyangkut Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Sejahtera.

Menko PMK juga meminta BPJS Kesehatan untuk memperbanyak tempat pendaftaran kepesertaan BPJS di berbagai daerah guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat di manapun berada. Selain itu juga perlu dibentuk satuan tugas (satgas) penanganan kartu BPJS Kesehatan agar kasus pemalsuan katu tidak terulang lagi ke depan. 

“Saya ingin masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendapat akses atas layanan yang baik. Jangan sampai ada hambatan untuk mendapatkan layanan ini,” ujar Puan. (adk/jpnn)