Menko Polhukam Minta Polri Buru Peneror Acara Diskusi Pemecatan Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD telah meminta Polri mengusut peneror narasumber dan panitia diskusi webinar 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'.

Diskusi yang digagas Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu batal digelar, Jumat (30/5).

Mahfud mengatakan bahwa ada pihak yang salah paham karena belum baca term of reference (TOR), dan hanya membaca judul sehingga kisruh.

"Webinar ttg "Pemberhentian Presiden" yg batal di UGM kemarin sebenarnya mau bilang bhw Presiden tak bs dijatuhkan hny krn kebijakan terkait Covid. Tp ada yg salah paham krn blm bc TOR dan hny bc judul hingga kisruh. Stlh ditelusuri Webinar itu bkn dibatalkan oleh UGM atau Polisi," twit Mahfud di akun Twitter @mohmahfudmd sebagaimana dikutip JPNN.com, Minggu (31/5).

Mahfud menegaskan sudah meminta Polri mengusut peneror. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyarankan agar panitia dan calon narasumber melapor kepada pihak kepolisian. Supaya ada informasi untuk melacak jejak digital peneror.

"Demi demokrasi dan hukum Saya sdh minta Polri agar mengusut peneror panitia dan narasumber. Sy sarankan juga agar penyelenggara dan calon nara sumber melapor agar ada informasi utk melacak identitas dan jejak peneror, terutama jejak digitalnya," twit Mahfud.

Seperti diberitakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Ni'matul Huda, dan panitia diskusi dikabarkan mendapat teror diduga berkaitan webinar tentang 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Diskusi yang digagas Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM itu batal digelar, Jumat (30/5).

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy mengutuk adanya pengancaman yang dilakukan terhadap panitia dan narasumber diskusi itu.