Menpar Arief Yahya Tetapkan Tiga Prioritas di Tahun 2017

Semua travel agent, akomodasi, atraksi dikumpulkan untuk bertransaksi via digital. “Kami berharap triwulan II/2017 sudah operasional 100% dan semua industri pariwisata sudah go digital,” kata Menpar Arief Yahya.

Digital market place khusus tourism sudah disosialisasikan di 10 kota. Dari Batam Kepri, Medan Sumut, Banda Aceh NAD, Jakarta, Bali, Lombok, Labuan Bajo, Surabaya, Banyuwangi. 

"Promosi yang selama ini bertitik berat di Branding dan Advertising, mulai bergeser ke Selling. Ingat BAS. Branding sudah dilakukan gencar di tahun pertama, Advertising digeber tahun kedua. Tahun ketiga sudah harus Selling to the point. Kita buat wisatawan tidak bisa menolak untuk berwisata ke Indonesia,” kata Arief Yahya.

Selain itu juga telah diluncurkan War Room M-17 di gedung Sapta Pesona, kantor Kemenpar sebagai  pusat pemantauan berbasis teknologi digital. Dalam ruang War Room M-17 memiliki 16 layar LED touch screen untuk memantau empat aktivitas utama yakni; pergerakan angka-angka pemasaran mancanegara dan pemasaran nusantara, tampilan big data berisi keluhan, kritik, saran, semua testimoni baik negatif maupun positif. 

Pusat intelijen ini menampilkan pergerakan wisman dan wisnus secara real up date termasuk data strategi untuk menghadapi kompetitor seperti Malaysia sebagai common enemy dan Thailand sebagai musuh profesional pariwisata Indonesia. 

Selain itu ditampilkan pula indikator positif-negatif mengacu pada Tour and Travel Competitiveness Index (TTCI) World Economic Forum (WEF) sebagai standar global.

Air Connectivity atau akses udara, juga ikut digeber. Daya angkut atau seats capacity terus diperbesar. Target 2017, sudah harus 4 juta seats. Domainnya memang bukan di Kemenpar. Tapi kolaborasinya sudah dilakukan bersama Kemenhub, Airlines, Airnav, dan Angkasa Pura.

Problemnya pun sudah terdeteksi. Karenanya, jelang akhir tahun, Menpar Arief Yahya bersama tim Kemenpar makin getol melakukan roadshow ke industri Airlines, Angkasa Pura I-II dan Authority, dalam hal ini Kemenhub. Solusinya dicari dengan gaya business to business. Tak lagi kaku seperti gaya birokrasi.