Menperin Beber Kunci Indonesia Bisa Gerak Cepat Masuki Industri 4.0

“Kami meyakini, industri 4.0 akan mendongkrak 1-2 persen pertumbuhan ekonomi kita, menambah hingga 10 juta lapangan kerja baru, dan peningkatan kontribusi industri manufaktur sebesar 25 persen pada tahun 2030,” ungkapnya.

Menperin mengatakan, target 10 juta lapangan kerja baru di tahun 2030 adalah hal realistis. Adanya industri 4.0 dinilai dapat membuat lapangan kerja baru. “Cukup realistis. Karena rata-rata keseluruhan industri bisa menyerap 700 ribuan tenaga kerja per tahun. Nanti, dengan Industri 4.0 bisa meningkat lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Oleh karena itu, disiapkan lima sektor andalan yang akan menopang target-target tersebut, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronik.

“Kelima sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut,” tuturnya.

Airlangga menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden tentang percepatan implementasi Making Indonesia 4.0. Regulasi ini untuk sinkronisasi berbagai program dan kegiatan lintas sektoral. “Jadi, nanti kami lihat sektor apa saja yang bisa diharmonisasi dan supaya eksekusinya bisa lebih lincah,” jelasnya.

Hal itu sesuai arahan Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas mengenai Percepatan Peta Jalan Penerapan Industri 4.0, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9) kemarin. “Kita harus berani berubah, tetapi yang jelas, terukur dan terintegrasi. Untuk itu, perlu adanya deregulasi, dan kami akan lengkapi sesuai yang dibutuhkan pelaku industri,” imbuhnya.

BACA JUGA: Kiat Kemenperin Merangsang Perusahaan Mengimplementasi Industri 4.0

Di kesempatan terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imanuddin Abdullah mengakui langkah Menperin Airlangga memang perlu mendapat dukungan dari lintas sektor, agar implementasi industri 4.0 berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.