Menpora Amali Tegaskan DBON untuk Pabrik Prestasi Olahraga Jangka Panjang
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengungkapkan bahwa Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) disusun untuk melakukan pembinaan atlet berprestasi menuju olimpiade sebagai target utama. Sementara Asian Games dan SEA Games menjadi sasaran antara.
“Jadi perubahan paradigma berawal arahan presiden pada peringatan Haornas ke-37, tanggal 9 September. Arahan beliau itu saya diminta mereview total ekosistem olahraga Indonesia. Karena beliau sampaikan tak masuk di akal kita ini penduduknya lebih dari 267 juta, masa sih mendapatkan atlet dan talenta-talenta kita gak bisa,” kata Menpora Amali saat menjadi narasumber dalam podcast JPNN.com, Selasa (10/8) sore.
Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi meminta Menpora Amali untuk memperbaiki manajemen dan data olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga dan mencari talenta-talenta atlet usia dini di seluruh Indonesia.
Selain itu, Jokowi meminta Menpora untuk bekerjasama dengan KONI, KOI dan stakeholder olahraga.
“Dari arahan bapak presiden kemudian saya diskusi internal dan berdiskusi dengan eksternal. Semua stakeholder termasuk kalangan perguruan tinggi, para profesor olahraga, akademisi, guru besar olahraga di berbagai perguruan tinggi,” jelasnya.
Menurut Menpora, prestasi olahraga selama ini didapatkan by accident bukan by design. Sehingga, meskipun mereka berprestasi tetapi tidak ada pelapis atau penggantinya.
“Mungkin bisa mencapai prestasi tinggi. Tetapi setelah itu, lapisan di tengah, lapisan bawah, bahkan paling bawah kita gak punya. Dengan bahasa sederhana sering saya sampaikan kita harus membuat pabrik prestasi. Prestasi ini harus dipabrik, harus dibuat, dan untuk membuat itu kita harus desain, harus ada blue print, dan untuk menuju ke sana harus ada road map (olahraga),” pungkasnya.
Dengan demikian, Desain Besar Olahraga Nasional dilahirkan dan saat ini masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum. Dalam DBON, ini Kemenpora melibatkan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.