Mensos Minta Jajarannya Prioritaskan Pelayanan terhadap PPKS

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan arahan dan motivasi kepada jajarannya untuk lebih meningkatkan inisiatif dan bersikap proaktif dalam melaksanakan tugas.

Mensos meminta jajaran Kemensos untuk tidak terkendala dengan batasan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

Risma menekankan, pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi prioritas. Misalnya dalam pelayanan kebutuhan PPKS seperti gelandangan, pengemis atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dimana untuk pelayanan kebutuhan dasarnya, diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Bila memang regulasi mengatur pelayanan kebutuhan PPKS merupakan kewenangan lembaga lain, Mensos menekankan agar pelayanan kebutuhan PPKS menjadi prioritas.

“Tidak mungkin kita diam saja, ada lansia terlantar di sana, ada ODGJ di sana diam saja. Masak kita mau diam saja. Wong namanya kita ini Kementerian Sosial, yang sudah amanatkan untuk menangani orang terlantar, orang disabilitas,” kata Mensos saat memberikan arahan pada Rakornis Program Direktorat Jenderal Rehsos Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama Kemensos RI, Jakarta, Rabu (9/6).

Namun, tindakan terhadap PPKS juga tetap dibarengi dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. “Ya kalau ‘bu aturannya begini’, ya cobalah berbicara dengan (berkoordinasi) dengan (pemerintah) daerah. Ya, ayolah lakukan komunikasi,” katanya. 

Mensos mencontohkan, saat menjadi Wali Kota Surabaya, ia banyak menerima protes warga karena sejumlah ruas jalan nasional yang rusak. Kerusakan dirasakan mengganggu aktivitas warga.

“Aku sana-sini diprotes warga. Ya aku bicara (dengan pemerintah pusat dan provinsi), gimana kamu bisa ga bangun ini. Kalau bisa aku kerjakan. Ya sudah akhirnya aku kerjakan, jalan nasional jalan provinsi. Buktinya ya ngga papa. Aku waktu jadi wali lebih dari dari 300 km jalan aku kerjakan,” katanya.