Mensos Tri Rismaharini Melapor Kepada KPK

Menurutnya, dari usulan daerah tersebut ada 5 juta warga yang diusulkan menerima bantuan.

"Dari usulan daerah kurang lebih hanya 5 juta yang diusulkan, yang rekapannya dari kami," katanya.

Namun, ada beberapa daerah, di antaranya Papua, NTT, dan enam daerah karena kondisi situasional yang secara aksesibilitas masih sulit dan sebagainya.

"Karena itu, kami secara terus-menerus termasuk ada data dari misalkan suku-suku yang ada di dalam hutan, kami akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Stranas dari KPK, yaitu padan dengan data kependudukan," tuturnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa data sangat berpengaruh terhadap akurasi penyaluran bansos.

"Tadi Bu Risma mengatakan ada 21 juta data ganda yang sebetulnya sudah dianggarkan makanya 21 juta data ganda itu dinonaktifkan kan berarti ada anggaran untuk 21 juta yang belum digunakan makanya kemudian Bu Risma meminta "update" yang dari daerah," katanya.

Menurutnya, KPK selalu mendorong agar data masyarakat yang kurang mampu atau miskin itu ditunggalkan.

"Jangan ada data lain selain DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Itu yang jadi acuan ketika dalam penyaluran bantuan sosial," kata Alex.