Menteri Bahlil Menentang Rekomendasi IMF, Politikus PKS Merespons, Tegas

Dia menyarankan negara-negara yang memiliki kepentingan dengan raw material yang dimiliki Indonesia, datang dengan baik-baik untuk berinvestasi membangun ekosistem hilirisasi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jangan menggunakan tangan lembaga-lembaga multilateral untuk menekan Indonesia untuk mengubah kebijakannya itu enggak fair, datang ke sini pasti akan mendapat harga sesuai HPM (Harga Patokan Mineral) ya kan lebih murah itu jauh murah. Saya rasa itu solusinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Bahlil mengatakan sudah mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi karena berbagai pihak termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) menentang Indonesia menyetop kebijakan ekspor bijih nikel sejak 2020.

“Saya mau sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks pelarangan ekspor komoditas ini pun sudah pada jalan yang tepat,” ujar Bahlil.

"Jalan yang benar dan ini menyangkut kedaulatan Pak Presiden Jokowi mengatakan kepada saya ketika kita melarang ekspor nikel kita digugat oleh WTO pada tahun 2021. Apa kata Pak Presiden Jokowi, Mas Bahlil negara ini sudah merdeka kita merebut kemerdekaan ini dengan perjuangan,” imbuhnya.

Bahlil menegaskan tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat mengintervensi kebijakan Indonesia terutama terkait dengan hilirisasi.

“Jadi, saya pikir bahwa pemerintahan di bawah Jokowi Kyai Ma'ruf Amin memerintahkan kepada kami tidak ada satu orang pun yang dapat mengintervensi kedaulatan bangsa dalam membawa arah kebijakan negara khususnya di sektor hilirisasi,” ungkapnya.