Menteri Basuki Memastikan Pelarangan Bahan Impor untuk Pembangunan Infrastruktur

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak menginginkan bahan untuk pembangunan infrastruktur memakai produk impor.

Hal itu disampaikan Basuki dalam webinar 'Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa Covid-19' yang digelar DPP PDI Perjuangan, Jumat (6/8). 

Basuki menjelaskan pada 2020, kebijakan pertama yang dilakukan Presiden Jokowi adalah pembangunan infrastruktur mengutamakan produk dalam negeri. Lalu 2021, kebijakannya melarang impor.

"Itu dasar pertama regulasi yang saya gunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di PUPR," kata Basuki.

Hal itu sudah tertuang dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yakni pada 2017, penggunaan produk dalam negeri di PUPR adalah 84,6 persen dan pada 2019 ialah 85,9 persen.

"Jadi, sudah hampir semua dalam negeri, pada 2020 diutamakan dan tahun ini sudah tidak boleh impor lagi," jelas dia.

Basuki mencontohkan penggunaan aspal yang kini diupayakan menggunakan aspal Buton, Sulawesi Tenggara. Kemudian baja, besi, semen, dan seluruhnya harus produk dalam negeri.

"Kalau bukan produk dalam negeri, harus ada pabriknya di dalam negeri. Itu harus diutamakan atau dipakai yang ada pabriknya di dalam negeri. Di luar negeri saya bongkar, karena perintah presiden dilarang impor, lebih tegas lagi," terang Basuki.

Ketua DPP PDIP Nusyirwan Sudjono mengatakan pihaknya mendukung sikap Presiden Jokowi itu. Dia menilai warga negara Indonesia harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari proyek pembangunan infrastruktur.

Terbukti juga selama ini, masifnya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi telah melibatkan lebih kurang delapan juta warga Indonesia sebagai tenaga kerja.

"Pemerintah memang tak bisa menopang hidup rakyat lewat Bansos semata. Rakyat harus dipastikan terlibat dari menyediakan bahan baku hingga ikut dalam progres pembangunan, sehingga kualitas hidup rakyat makin membaik," kata Nusyirwan.

Di acara itu, selain Basuki, hadir Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Bidang Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial PDIP Nusyirwan Soedjono, Ketua OJK Wimboh Santoso, Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar, Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono, dan Dirut PT Jaya Konstruksi Sutopo Kristanto. Pesertanya adalah ratusan kepala daerah serta pengurus PDIP seluruh Indonesia. (tan/jpnn)