Menteri BUMN Lempar ke Manajemen
Senin, 25 Juli 2011 – 06:01 WIB
JAKARTA – Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengaku tak mau turut campur dan menyerahkan penyelesaian ancaman mogok terbang Asosiasi Pilot Garuda pada 28 Juli depan kepada pihak manajemen. Tuntutan para pilot itu terkait perbedaan gaji pilot lokal dan asing yang belum dipenuhi manajemen. "Tentu saja rencana mereka itu mengganggu, tetapi saya kira manajemen Garuda akan bisa mengatasi permasalahan internalnya," kata Mustafa di Jakarta. Permasalahan di Garuda itu, lanjutnya, tidak perlu dilaporkan kepada Kementerian BUMN. Sebab, Mustafa menilai hal itu bisa diselesaikan secara internal manajemen. "Tidak perlu lapor, biar mereka yang atasi. Kami ikut perkembangannya saja. Saya kira, mereka akan segera atasi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir menegaskan, seharusnya Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan yang memegang kendali maskapai pelat merah ini wajib memberikan sanksi kepada manajemen Garuda, bila aksi mogok terjadi. Sanksi ini sangat penting dan strategis karena tidak berupaya menyelesaikan masalah yang timbul, malah manajemen Garuda Indonesia terkesan membiarkan dan tidak punya kepedulian dan kemampuan mengatasi konflik yang terjadi.
Menurut Husna, aksi mogok terbang yang dilakukan pilot Garuda Indonesia pada 28 Juli nanti akan merugikan penumpang. Bahkan, berdampak merosottnya layanan masyarakat. Apalagi jadwal aksi mogok berdekatan dengan bulan puasa saat banyak masyarakat akan menyempatkan berkunjung ke kampung halaman untuk menghormati para leluhur. "YLKI mengharapkan konflik di maskapai Garuda Indonesia tidak berdampak terhadap penumpang. YLKI meminta konflik di maskapai milik pemerintah ini segera diselesaikan. Jika tidak penumpang juga dirugikan," katanya.
JAKARTA – Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengaku tak mau turut campur dan menyerahkan penyelesaian ancaman mogok terbang Asosiasi Pilot Garuda
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Makro
Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
Minggu, 24 November 2024 – 00:05 WIB - Makro
Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
Sabtu, 23 November 2024 – 15:54 WIB - Makro
AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
Sabtu, 23 November 2024 – 10:53 WIB - Industri
Tali Qrope dan Selang Spring Hose Jadi Sorotan di INAMARINE 2024
Sabtu, 23 November 2024 – 10:43 WIB
BERITA TERPOPULER
- Pilkada
Bikin Publik Bingung, Data Survei SMRC di Pilgub Jateng Harus Dibongkar
Sabtu, 23 November 2024 – 21:49 WIB - Liga Indonesia
Klasemen Liga 1 Setelah Dewa United Vs Bali United Hanya Diwarnai Satu Gol
Sabtu, 23 November 2024 – 21:11 WIB - Hukum
AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
Minggu, 24 November 2024 – 00:01 WIB - Jabar Terkini
IAGL-ITB Dorong Keterlibatan Eksplorasi dan Pengembangan SDA di Hulu
Sabtu, 23 November 2024 – 20:45 WIB - Pilkada
Pilgub Kalteng: Agustiar-Edy Merajai Survei Elektabilitas
Sabtu, 23 November 2024 – 21:28 WIB