Menteri LHK : Akuntabilitas Kunci Utama Good Governance

Dalam kesempatan yang sama, Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil menyampaikan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan suatu lembaga bukan jaminan untuk tidak terjadinya tindak pidana korupsi.

"Karena BPK hanya melihat sistem pengendalian internal telah mamadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Jadi ini hanya persoalan transparansi dan keterbukaan sesuai standar akuntansi pemerintah," ujarnya.

Selain Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil, Rakorwas ini turut dihadiri oleh Ketua KPK, Agus Raharjo, Ketua BPKP, Ardan Adiperdana, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, para JPT Madya KLHK, Staf Khusus Menteri LHK, Penasehat Senior Menteri LHK, JPT Pratama, Tenaga Ahli Menteri LHK, Inspektur Provinsi, Kepala Dinas LHK, dan Kepala UPT di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan Sertifikat Maturitas SPIP dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Level 3 dari Kepala BPKP kepada Menteri LHK, yang selanjutnya disampaikan kembali kepada Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono dan Inspektur Jenderal KLHK, Ilyas Asaad.(adv/jpnn)