Menteri Susi Geregetan Hadapi Kasus Benjina

jpnn.com - JAKARTA - Kasus perbudakan nelayan Asia di Kepulauan Aru, Maluku kini menjadi sorotan internasional. Hal ini pun disesalkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Susi meyakini anak buah kapal (ABK) asal Indonesia pun mengalami nasib yang sama di beberapa kapal asing. "Memang mereka melakukan seperti itu (perbudakan) supaya orang-orang ini (ABK) enggak bisa pulang. ABK ada yang tidak punya dokumen dan tidak bisa berbahasa asing. Jadi susah para ABK ini mau kabur," ujar Susi dalam jumpa pers di kantor kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).

Dari hasil verifikasi kapal-kapal eks asing di Benjina, menurut Susi, banyak kapal yang menggunakan bendera ganda (double flagging). Kapal-kapal itu juga melakukan praktek illegal fishing itu.

Selain illegal fishing, Susi menyatakan banyak pelanggaran lain yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources tersebut. Di antaranya pemalsuan dokumen, hasil tangkapan tidak dikelola dengan benar, indikasi kerja paksa, pemalsuan dokumen ABK, human traficking, penggunaan ABK asing, diskriminasi, penyiksaan tenaga kerja, dan diskriminasi penggajian hak-hak karyawan.

“Yang patut dipikirkan sekarang adalah berapa banyak orang Indonesia bekerja di perusahaan seperti ini di luar Indonesia. Karena sebulan terakhir, ada yang di Laut Bering, kemudian minggu kemarin ada yang di barat Australia. Itu juga ada ABK Indonesia. Kita tidak tahu lagi berapa ratus kapal seperti ini,” keluh Susi.

Kasus Benjina ini terkuak dari pemberitaan kantor berita asing Associated Press (AP) yang membuat laporan investigatif tentang perbudakan yang melibatkan ribuan nelayan asal Myanmar, Kamboja dan wilayah-wilayah miskin di Thailand.

Menurut AP, praktik itu dilakukan oleh sebuah perusahaan asal Thailand, yang mengekspor ikan ke seluruh dunia, termasuk ke Eropa dan Amerika Serikat.

Para nelayan budak di atas kapal itu hanya mendapat sedikit makanan, tinggal di ruang kabin sempit yang mirip kandang, bahkan ada juga yang dimasukkan ke dalam sel.