Menteri Tak Jalankan Instruksi Harus Diganti

JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso mengapresiasi instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada jajarannya untuk bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertindak anarkis. Priyo pun meminta Polri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan HAM (Menhuk dan HAM) agar segera melaksanakan perintah SBY.

Jika tidak, DPR akan meminta kepada Presiden untuk menggantinya. "Perintah SBY kali ini sangat jelas dan tegas. Kalau masih saja tidak dilaksanakan oleh pimpinan instansi terkait, DPR tentu akan menyarankan Presiden SBY untuk mencari orang yang cakap melaksanakan perintah Presiden," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2).

Menurut Priyo, perintah SBY dalam pidatonya saat menghadiri Hari Pers Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (9/2), sudah cukup tegas dan jelas. Kata dia, Kapolri Timur Pradopo harus membongkar terjadinya aksi kekerasan di Cikeusik dan Temanggung yang diduga dilakukan oleh Ormas tertentu.

Untuk menghindari aksi tindak kekerasan terus berulang, Ketua DPP Golkar ini juga meminta agar ormas anarkis dibubarkan. Priyo juga menilai perintah SBY itu juga ditujukan kepada Menkum dan HAM dengan jalan menyempurnakan undang-undang tentang keormasan.