Menunai Listrik dari Laut

Arah arus pasut berbalik arah pada waktu pasang dan surut, oleh karena harus di desain turbin yang tetap menghasilkan energi listrik walaupun gerakan arus pasang surut berbalik arah. Saat ini teknologi turbin yang paling efesien dan efektif adalah turbin Gorlov diambil dari nama pengembangnya (Prof. Alexander M. Gorlov dari Northeastern University di Boston, Amerika Serikat). 

Turbin jenis ini sudah dipasang di beberapa negara di dunia, salah satunya yang sedang dikembangkan di daerah Pulau Jin-Do, Korea Selatan sejak tahun 2002. Berdasarkan prakiraan dari Lembaga Riset Laut Korea Selatan, jumlah energi yang dihasilkan dari 3 selat di sekitar pulai ini akan mencapai 3610 MegaWatt atau sekitar 3.5 kali dari rata-rata pusut pembangkit tenaga nuklir. Arus pasut bisa menghasilkan tenaga yang besar, karena turbin jenis Gorlov ini bisa dipasang secara seri bergantung lebar selat. Selain itu, juga di sepanjang selat bisa dipasang beberapa seri dari turbin ini.

Banyak selat sempit di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Timur yang cocok untuk dikembangkan pembangkit listrik tenaga pasang surut laut, karena tidak hanya arus pasut yang besar, akan tetapi juga karena pengaruh Arlindo (Arus lintas Indonesia) dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Contohnya selat Ceningan (sekitar P. Nusa Penida, di Selat Lombok), Selat Alas, Selat di sekitar P. Moyo (Sumbawa). Selain itu di daerah P. Bangka dan Sumatra, daerah sekitar Sulawesi Selatan dan Tenggara maupun kepulauan Maluku dan Halmahera dsb.

Karena negara kita terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh Nusantara, alangkah tidak efisien dan efektif kalau jaringan listrik harus diambilkan P. Jawa ataupun Sumatra dan pulau besar lainnya. Tenaga pembangkit pasut sangat cocok untuk wilayah kita, karena bisa dipasang di sekitar pulau-pulau terpencil. Oleh karenanya, rencana pemerintah untuk mengambangkan desa mandiri energi bisa terwujud dengan nyata dengan pembangunan pusat listrik tenaga pasut. Hal ini tentu bisa terlaksana jika ada dukungan penuh dari pemerintah.

R. Dwi Susanto*, PhD

* Penulis adalah Ahli Kelautan Universitas Surya dan University of Maryland, USA