Merasa Bergaji di Bawah Rp 5 Juta? Simak Penjelasan Wakil Menteri BUMN Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana membantu pekerja formal dengan syarat utama mereka yang dirumahkan dan bergaji di bawah Rp 5 juta.

Nantinya, mereka yang masuk klasifikasi itu akan diberi bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, segmen karyawan yang dirumahkan dan bergaji di bawah Rp 5 juta belum mendapat perhatian oleh pemerintah. Sementara mereka yang sudah mengalami PHK dan keluarga miskin telah mendapat perhatian melalui sejumlah program.

"Ini adalah tenaga kerja formal yang masih secara resmi tercatat di bekerja di perusahaannya. Masih secara resmi membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, tetapi karena kondisi perusahaannya sudah kurang baik, sebagian dari mereka dirumahkan, sebagian dari mereka dipotong gajinya," ujarnya dalam telekonferensi, Jumat (7/8).

"Karena orang-orang ini tidak termasuk kelompok yang di-PHK, kelompok ini juga tidak termasuk kelompok yang miskin, kami masih melihat orang-orang ini masih belum dibantu," tuturnya.

Wakil Menteri BUMN ini menambahkan, pihaknya akan meminta data dari BPJS Ketenagakerjaan terkait pekerja formal yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Budi mengatakan, pihaknya akan menyisir kembali data itu karyawan dengan kisaran gaji Rp 2 juta sampai Rp 3 juta.

"Jumlahnya ada 13,8 juta tenaga kerja dan pegawai ini di luar BUMN dan pegawai negeri yang alhamdulillah sampai sekarang gajinya tidak dipotong," kata dia.

Lebih lanjut Budi mengatakan, bantuan itu akan diberikan selama empat bulan. Peluncuran akan dilakukan dua tahap, yakni pada  kuartal ketiga dan kuartal keempat 2020.