Merasa Dicurangi, Sekjen PDIP Sebut Ketidaknetralan Polri hingga Politik Uang

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2024 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dari hulu hingga hilir.

Dari hulu, lanjut Hasto, penguasa menggunakan berbagai instrumen hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memuluskan jalan paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Dari hulu yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa, ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi sehingga bisa diintervensi karena hubungan kekeluargaan Ketua MK saat itu Anwar Usman sehingga keputusannya di hulu dari sembilan hakim MK, ada empat yang kemudian memberikan dissenting opinion," kata Hasto dalam konferensi pers bersama sekjen partai politik pendukung Ganjar-Mahfud di Media Center Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Dari lima yang tersisa, lanjut Hasto, ada dua yang memberikan syarat untuk usia belum 40 tahun, tetapi harus gubernur.

"Ada persoalan di tingkat hulu yang menggunakan teori hukum mana pun itu seharusnya tidak boleh diambil suatu keputusan dan pemilu presiden akhirnya memiliki persoalan dari hulu," tambah dia.

Selain itu, Hasto juga menyoroti keterlibatan Polri di Pilpres 2024 ini.

"Dalam prosesnya kita lihat campur tangan dari aparatur negara yang seharusnya netral terutama adalah Kepolisian Republik Indonesia yang begitu banyak melakukan oknum-oknumnya berbagai bentuk intimidasi-intimidasi yang men-downgrade dari ranah institusi tersebut yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara menjadi kepentingan yang berpihak pada orang per orang dan keluarga. Jadi, ini persoalan yang sangat serius," kata Hasto.

Di hilir, kata Hasto, terjadi money politic, intimidasi yang berlanjut, bahkan saat ini pun juga masih terus dilakukan terhadap berbagai kelompok-kelompok yang kritis. Atas dasar itu, Hasto menyatakan sekjen partai politik pendukung Ganjar-Mahfud mengadakan pertemuan hari ini.