Merasa Hanya Penyelenggara Pemilu, KPU Enggan Komentari Perppu

jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan mengomentari langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada.

Pasalnya menurut Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, meski terkait langsung, pihaknya hanya berperan sebagai penyelenggara pemilihan yang bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan berlaku. Sehingga kurang tepat jika mengomentari sesuatu yang menjadi otoritas presiden.

“Kami tidak dalam posisi bersikap, karena kami penyelenggara. Perppu itu kan otoritas Presiden, sementara KPU penyelenggara pemilu yang bertugas menjalankan UU,” katanya di Jakarta, Jumat (3/10).

Meski diakui Hadar, KPU ikut memberi masukan kepada Presiden SBY saat diundang berdiskusi Kamis (2/10).

Dalam pertemuan itu, pihak KPU  memaparkan pengalaman yang mereka rasakan selama menyelenggarakan pemilu. Antara lain terkait pelaksanaan pilkada yang disebut-sebut boros dan rawan suap.

“Yang kami pahami, tugas kami memberi masukan bagaimana supaya tidak boros, kampanye supaya tidak hanya dikuasai elit,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden SBY akhirnya menerbitkan dua perppu terkait pilkada pada Kamis (2/10) malam. Masing-masing Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tetang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemda.

Presiden menyatakan, penerbitan kedua perppu merupakan bentuk perjuangannya bersama rakyat Indonesia untuk mempertahankan Pilkada secara langsung.(gir/jpnn)