Merawat Kecenderungan Positif dari PPKM Mikro

Sebagaimana telah dicatat bersama, jelang setahun durasi pandemi, masyarakat sempat sangat kecewa karena tambahan kasus baru per hari bukannya menurun. Sebaliknya, terjadi lonjakan kasus yang per harinya mendekati jumlah 15.000.

Pulau Jawa terus tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Pemerintah pun terus didorong untuk melakukan penguncian wilayah.

PSBB maupun PSBB yang diperketat di Jawa-Bali memang tampak kurang efektif. Selain karena masih adanya kelompok masyarakat yang tak peduli akan urgensi prokes, cakupan wilayah PSBB berskala provinsi, kota atau kabupaten, memang terlalu luas.

Cakupan yang luas itu menyulitkan pengendalian serta pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat melaksanakan prokes.

Cakupun wilayah PSBB yang begitu luas juga menimbulkan kerugian besar bagi semua orang, terutama karena skala dan aktivitas perekonomian masyarakat harus diturunkan hingga ke level terendah.

Namun, dengan tetap menghindari penguncian wilayah berskala luas, pemerintah justru memilih pendekatan lain berupa PPKM mikro.

Sejatinya, PPKM mikro yang diterapkan sekarang mendorong setiap komunitas di pemukimannya masing-masing untuk makin peduli dan pro aktif menerapkan prokes.

Logikanya sederhana saja. Komunitas warga di setiap pemukiman tentu tidak ingin ada warganya terpapar Covid-19.

Soalnya, begitu ada warga yang terpapar, konsekuensinya tak bisa dihindari oleh tetangga di lingkungan bersangkutan.

Ketika si pasien Covid-19 harus melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya, warga sekitar biasanya menjadi serba tidak nyaman, cemas dan takut.

Karena itulah ketika setiap komunitas didorong makin peduli dengan pendekatan PPKM mikro, mereka menjadi pro aktif karena tidak ingin terpapar, serta fokus melindungi diri dan keluarga.

PPKM Mikro Jawa-Bali mulai diberlakukan 9 Februari 2021. Mengacu pada data terkini dan kecenderungannya, efektivitas PPKM mikro tak perlu diragukan.