JPNN.com 
Merger PGN-Pertagas Batal
Dua Perusahaan Sudah Bersinergi
jpnn.com - JAKARTA - Wacana merger PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) akhirnya resmi dibatalkan. Hal itu dipastikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Menurutnya, langkah tersebut tak perlu dilakukan dengan kondisi saat ini.
Dia menjelaskan, keputusan tersebut dikarenakan dua perusahaan tersebut sudah akur. Dia mengaku sempat memgeluarkan ancaman tersebut karena kedua perusahaan terus bersikukuh soal pengembangan pipa gas bumi di Indonesia. Hal itu sering membuat proyek-proyek pembangunan infrastruktur terhambat. Padahal kebutuhan gas sudah sangat mendesak.
"Dua perusahaan ini dalam tanda kutip suka bersaing tidak sehat. Saya tidak mau itu terjadi lagi. Karena dua perusahaan betengkar yang jadi korban negara. Banyak infrastruktur yang harusnya dibangun. Tapi, gara-gara persaingan tidak sehat itu negara yang dirugikan. Karena itu sempat saya ancam dengan wacana penggabungan," jelasnya usai menghadiri Launching Mandiri Institute Bank Mandiri di Jakarta kemarin (12/5).
Ancaman tersebut, lanjutnya, ternyata berhasil. Beberapa proyek pengembangan yang sempat terbengkalai saat ini mulai menerima titik terang. Salah satunya, proyek pipa gas Cirebon-Semarang.
"Pembangunan pipa gas dari Cirebon ke Semarang selama ini sulit sekali tapi sekarang sudah disepakati siapa yang akan bangun. Sekarang sudah nurut gara-gara ancaman itu," terangnya.
Dengan kondisi tersebut, Dahlan mengaku tak perlu meneruskan rencana penggabungan tersebut. Sebab, dia yakin dua belah pihak sudah bisa bersinergi untuk membangun infrastruktur gas bumi di Indonesia.
"Keduanya sudah berjanji untuk tidak lagi bersaing tidak sehat. Sekarang, sudah mau mengalah dan bekerjasama. Jadi tidak ada lagi urgensi penyatuan Pertagas dan PGN," ungkapnya.
Sementara itu, pihak PGN menanggapi positif keputusan tersebut. Head of Corporate Communications PGAS, Ridha Ababil, mengatakan secara formal pihaknya memang tidak mendapat pemberitahuan tentang kepastian tidak adanya akuisisi oleh Pertagas itu.
