Mestinya Pemerintah Memediasi PLN-Gubernur

Jumat, 16 April 2010 – 01:59 WIB

JAKARTA - Persoalan belum dikeluarkannya izin lokasi pembangunan proyek PLTA Asahan III oleh Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang memicu Dirut PT PLN (Persero) Dahlan Iskan berencana mengajukan gugatan, mendapat tanggapan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi. Dia menilai pemerintah tidak tanggap terhadap persoalan yang sudah cukup lama ini.

"Pemerintah harus cepat memediasi, bicara dengan pemda," ujar Sofyan kepada JPNN, Kamis (15/4). Menurut Sofyan, dalam kasus ini Pemprov Sumut tidak bisa disalahkan sepenuhnya.

Sofyan menduga, pemprov memberikan izin ke swasta karena pada saat itu pemerintah tidak cepat mengambil keputusan, sehingga proyek ini tidak jalan-jalan. Sementara, kebutuhan listrik Sumut mendesak. "Pemprov mungkin` berpikir, mumpung ada yang mau investasi, ya sudah dikasih saja (izin lokasinya, red)," ujarnya. Sementara, PLN dibawah pimpinan Dahlan sekarang bergerak cepat, sehingga permasalahan ini harus segara diselesaikan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Batoegana menjelaskan, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, tidak ada larangan bagi perusahaan daerah ikut dilibatkan dalam proyek PLTA Asahan III itu. Seperti diketahui, bunyi pasal Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 itu adalah "Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah".