Mewakili Presiden di G20 Leaders’ Summit, Airlangga Serukan Two-State Solution

Konflik Ukraina-Rusia belum berakhir hingga sekarang dan terjadi konflik baru di Gaza yang diperkirakan semakin menambah beban krisis dunia serta semakin jauh pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 sebagaimana komentar dari beberapa kepala pemerintahan lain.

"Tanpa suasana damai, sulit merencanakan pembangunan ekonomi dunia yang lebih mapan setelah dihantam pandemi," ujarnya.

Menko Airlangga kemudian menyampaikan bahwa Indonesia menyerukan dua aksi global dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi, yakni terkait pentingnya solidaritas dan kepemimpinan global sehingga G20 harus terus mendorong agar dialog dapat diupayakan.

Dunia mengakui bahwa kekuatan dialog telah dibuktikan selama masa Presidensi Indonesia di G20 untuk menjembatani perbedaan dan mencegah perpecahan dalam G20.

Aksi global berikutnya yakni dengan menempatkan perdamaian sebagai prioritas. Perdamaian merupakan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan. Perang yang terjadi telah menghambat aspirasi para anggota G20 untuk mencapai SDGs. Konflik akan terus berkepanjangan dan memakan banyak korban jiwa masyarakat sipil jika semua pihak merasa paling benar dalam mengambil tindakan atas nama tatanan aturan global.

“G20 harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Kita harus menghindari tindakan main hakim sendiri. Kita harus menghormati Piagam PBB dan hukum internasional, karena konflik menciptakan ketidakstabilan dan gejolak ekonomi. Tindakan konkret diperlukan dan kita dapat memulainya dari sekarang," ujar Airlangga.

Pertemuan tersebut terselenggara dengan tajuk Virtual G20 Leaders’ Summit. Pada Summit tersebut, hadir para pemimpin negara G20, negara undangan, dan kepala organisasi internasional, seperti Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Premier Tiongkok Li Qiang, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Comoro Azali Assoumani, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Argentina Alberto Fernández, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Presiden Spanyol Pedro Sanchez, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Sekjen PBB Antonio Gutteres, Presiden World Bank Group Ajay Banga, dan Managing Director International Monetary Fund Kristalina Georgieva.(jpnn)