Minim, Jumlah Kada yang Dijerat KPK

Minggu, 03 Januari 2010 – 15:57 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih lemah dalam menindak tindak pidana korupsi yang melibatkan para kepala daerah. Dibanding jumlah total seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, gubernur dan bupati/walikota yang dijerat KPK jumlahnya masih sangat sedikit. Kalau pun ada yang ditindak aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian, seringkali kasusnya mengendap tanpa alasan yang jelas.

Penilaian itu disampaikan aktivis Presidium Barisan Rakyat Anti Korupsi (BRAK), Jeffry Kawulur di Jakarta, Minggu (3/1). Dia menilai, dengan masih sedikitnya kepala daerah yang dijerat KPK, hingga saat ini gubernur, dan bupati/walikota serta wakilnya masih berlagak seperti raja-raja kecil di daerahnya masing-masing.

"Mereka mirip raja kecil di daerah. Ini terjadi karena masih sangat sedikit bupati, walikota dan gubernur yang disentuh aparat KPK. Bila kasus tindak pidana korupsinya ditangani lembaga penegak hukum lainnya, kasusnya tidak jelas penyelesaiannya," ungkap Jeffry Kawulur. Karenanya, untuk tahun 2010 ini, KPK diminta lebih agresif dalam melakukan penindakan terhadap para kepala daerah yang terindikasi terlibat korupsi.

Sebelumnya, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengatakan KPK perlu melakukan pembenahan dan pembenahan di internal KPK. Menurutnya, pembenahaan harus dimulai dari Direktorat Penindakan karena bagian ini merupakan titik kunci bagi KPK untuk memberantas korupsi lebih cepat.