Misbakhun Ingin Gubernur BI Era Jokowi Steril dari Rezim SBY

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun yang dikenal getol membela Presiden Joko Widodo mengharapkan calon gubernur Bank Indonesia yang akan diusulkan pemerintah ke DPR tidak punya kaitan dengan rezim penguasa sebelumnya. Legislator Golkar itu mengaku tak mau gubernur BI yang baru nanti membawa agenda tersembunyi yang akan mengganggu kinerja pemerintahan di bawah pimpinan presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu.

Misbakhun menyatakan itu guna merespons pemberitaan tentang adanya empat nama kandidat gubernur BI yang sudah diusulkan ke Presiden Jokowi. Sedangkan masa jabatan Agus Martowardojo sebagai gubernur BI periode 2013-2018 akan berakhir pada Mei mendatang.

Misbakhun mengatakan, sebaiknya gubernur BI yang akan datang benar-benar punya pengalaman bekerja bersama dengan Presiden Jokowi. “Sehingga mengerti vibrasi getaran hati Bapak Presiden Jokowi mengenai arah kebijakan ekonomi moneter ke depan seperti apa,” kata Misbakhun, Sabtu (10/2).

Legislator dari Jawa Timur itu menambahkan, kandidat calon gubernur BI juga sudah semestinya loyal kepada Presiden Jokowi selaku kepala negara. Dengan demikian, sambung Misbakhun, kebijakan moneter bank sentral bisa sinkron dengan kebijakan fiskal pemerintah.

“Sehingga bauran kebijakan moneter dan fiskal membuat pertumbuhan ekonomi bisa menopang kesejahteraan rakyat,” ulas Misbakhun.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, penting untuk memastikan gubernur BI mendatang adalah figur yang bersih dari pengaruh kekuasaan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan demikian gubernur BI yang baru nanti tidak punya rekam jejak dengan kekuasaan masa lalu.

“Jangan sampai punya agenda tersembunyi kebijakan di bidang moneter yang akan menggerogoti kebijakan ekonomi nasional yang digariskan oleh presiden dengan bersembunyi di balik alasan independensi BI dalam merumuskan kebijakan moneter,” kata Misbakhun.

Yang juga tidak kalah penting, kata Misbakhun, figur gubernur Bank Indonesia tidak boleh satu klik dengan menteri keuangan yang sedang menjabat. Menurut Misbakhun, hal itu demi meminimalkan risiko dan menghindari kongkalikong dalam pengambilan kebijakan ekonomi strategis dan penting pada masa-masa krisis.