Misbakhun Jadi Doktor Ekonomi, Disertasinya tentang Peran DPR di Masa Pandemi

“Inisiatif sinergi kebijakan tersebut bergulir dari DPR dengan apa yang dikenal sebagai burden sharing (pembagian beban, red),” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Selasa (4/6). 

Dari mekanisme burden sharing itulah, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter mengakomodasi kebutuhan pembiayaan fiskal pemerintah yang membengkak akibat defisit besar pada APBN.

Misbakhun menyebut kebijakan itu tetap mengedepankan independensi BI sebagai bank sentral. BI pun membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat sidang terbuka atas disertasinya di Gedung S Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FB) Usakti di Jakarta Barat, Selasa (4/6) siang. Foto: Dokpri for JPNN.com.

Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang fiskal cukup untuk membiayai PEN.

Dalam konteks itu pula DPR sebagai pembuat undang-undang (UU) turut berperan dalam pembuatan kebijakan.

Misbakhun menjelaskan DPR mengintegrasikan kebijakan fiskal dan moneter, sekaligus mengawasi dan mengevaluasi penggunaannya.