Moeldoko: Atasi Persoalan Perbatasan dengan Pendekatan Kesejahteraan

jpnn.com - JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan bahwa penanganan kawasan perbatasan tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Menurutnya, pendekatan kesejahteraan masyarakat justru lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan.

Hal itu dikanakan Moeldoko saat menjadi keynote speaker di seminar nasional "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Dies Natalis Untan Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Kamis (8/5), sebagaimana rilis dari Puspen TNI. Moeldoko mengatakan, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dapat terjadi bila keamanan, politik dan ekonomi stabil.

“Saat ini ketiga hal tersebut sudah terjaga cukup baik, sehingga Indonesia diperkirakan masuk tujuh besar ekonomi dunia pada tahun 2030," tegasnya.

Peraih gelar doktor di bidang ilmu administrasi itu menambahkan, ada sejumlah permasalahan utama di kawasan perbatasan. Di antaranya adalah soal kesenjangan, disharmonii, kevakuman, inkonsistensi, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan yang mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program.

Selain itu ada pula masalah karena tidak efektifnya implementasi kebijakan karena keragaman persepsi dan hambatan sarana dan prasarana.  "Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya perbaikan, penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan serta perlunya pengembangan grand design pengelolaan kawasan perbatasan," ujarnya.

Khusus di wilayah Kalimantan Barat, Moeldoko mengatakan, perlu adanya satu batalyon untuk memperkuat keamanan perbatasan dengan Malaysia.  "Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan militer yang tangguh dan rakyat juga menjadi makmur, bukan hanya impian Panglima TNI sebagai prajurit, tetapi impian seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan TNI yang tangguh maka dapat memberikan kontribusi di sektor lain dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat," imbuh Panglima TNI.(fas/jpnn)