MPR: Haluan Negara jadi Guideline Pembangunan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR Dr Ma’ruf Cahyono mengungkapkan haluan negara penting dihadirkan untuk menjadi panduan pembangunan ke depan. Haluan negara menjadi guideline bagi semua penyelenggara negara dalam menjalankan tugas pembangunan.

“Di situlah (saat ada haluan negara), Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar mempunyai target-target pencapaian pembangunan yang bisa diakselerasi karena semua penyelenggara negara mempunyai fokus yang sama,” kata Ma’ruf Cahyono dalam talkshow Kompas TV yang disiarkan secara live, Rabu siang (5/12/2018). Tema talkshow itu adalah Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Model GBHN.

Mengawali talkshow, Ma’ruf Cahyono menjelaskan MPR sudah mengkaji pemikiran untuk menghadirkan kembali haluan negara (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Salah satu alasannya adalah tidak adanya haluan negara menyebabkan pembangunan berlangsung secara parsial dan tidak berkesinambungan.

Oleh karena itu, Pimpinan MPR periode 2009 – 2014 mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. MPR periode 2014 – 2019 menjalankan rekomendasi itu.

“Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN memerlukan kajian-kajian melibatkan berbagai pihak, seperti aspirasi masyarakat, lembaga penyelenggara, dan dunia kampus (perguruan tinggi),” jelasnya.

Penyusunan haluan negara, lanjut Ma’ruf, masih berproses di MPR. Proses itu pun tidak mudah. Jika dimasukan dalam UUD maka perlu perubahan (amandemen) UUD yang membutuhkan persyaratan-persyaratan.

“Tapi yang lebih penting adalah adanya konsensus di antara stakeholder. Jika konsensus tercapai maka akan memudahkan tahapan berikutnya,” katanya.

Ma’ruf memberi gambaran haluan negara itu harus mampu menampung dimensi-dimensi strategis bangsa. Tidak hanya terkait manajemen perencanaan pembangunan nasional, tapi juga terkait aspek ideologi, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain secara garis besar.