MPR RI Dorong Rekonsiliasi Nasional di Bidang Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan transparansi yang diusung grand strategy Single Identity Number (SIN) merupakan ikhtiar yang sangat layak mendapatkan dukungan seluruh elemen bangsa.

Indonesia membutuhkan sebuah platform transparansi yang mengintegrasikan seluruh data sehingga pengawasan bisa dilakukan dengan mudah dan proses pengolahan data naik berlipat kali kecepatannya.

"Transparansi sistem yang ditawarkan SIN oleh mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo akan mampu membangun iklim usaha yang business friendly karena pemeriksaan pajak tidak diperlukan lagi. Penerimaan pajak sesuai target APBN tetap akan dapat dicapai hanya dengan mekanisme pengawasan by system. Platform SIN sedianya akan otomatis menciptakan kondisi 'terpaksa jujur'," ujar Bamsoet dalam acara 'Sosialisasi Inklusi Pajak dan SIN Pajak', di Jakarta, Sabtu (23/11).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI mengatakan, kompetisi memperebutkan investor dengan negara-negara kompetitor belum berhasil dimenangkan Indonesia. Karenanya, diperlukan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi dengan membangun iklim usaha yang business friendly. Tujuannya, agar dapat mencapai penerimaan pajak sesuai target penerimaan APBN.

"Makna business friendly sebenarnya tidak hanya berkutat pada pemangkasan regulasi-regulasi yang menghambat. Tetapi juga harus dibarengi dengan transparansi proses administrasi perpajakan. Dihapusnya pemeriksaan pajak akan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan stabil, sehingga peluang untuk menarik investor datang ke Indonesia dapat meningkat secara signifikan," tutur Bamsoet.

Selain itu, dia melanjutkan, rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Di samping merupakan solusi saling menguntungkan antara dunia usaha dengan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi dunia yang semakin memburuk akibat ancaman resesi dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

"Dukungan kuat legislatif kepada eksekutif harus ditunjang dengan kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju yang fokus mengurus perekonomian. Rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menghadirkan stabilitas karena pelaku usaha curang mengakui dosanya dan Pemerintah menerima pengakuan mereka dan memaafkannya untuk kemudian sama-sama membuka lembaran baru yang lebih transparan," urai Bamsoet.

Dia mengingatkan, perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat penting untuk kemajuan dan pembangunan. Presiden Joko Widodo dengan dibantu tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju benar-benar perlu mempertimbangkan gagasan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi untuk segera dilaksanakan.