MPR RI Optimistis Pemilu 2019 Berlangsung Damai

HNW menuturkan, Pemilu mempunyai rujukan yang kuat, ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar hukum yang kukuh seharusnya masalah-masalah yang ada sudah selesai.

Dirinya sepakat bahwa pada Pemilu 2019 harus tercipta suasana damai. Meski demikian di menegaskan, untuk menciptakan suasana yang damai, tidak hanya ditekankan pada kontestan Pemilu, partai politik dan Capres-Cawapres, namun pihak-pihak lain juga diharap untuk melakukan hal yang sama.

“Bisa jadi yang menghadirkan suasana tak damai bukan kontestan Pemilu namun pihak ketiga,” ungkapnya.

Untuk menciptakan suasana damai, Wakil Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu mengharap agar media massa jangan menjadi tim sukses pada salah satu pihak peserta Pemilu. Bila ini terjadi dikhawatirkan media massa akan menulis berita tak sesuai dengan fakta.

Hidayat tak hanya meminta media massa berlaku adil, aparat keamanan yang menjadi bagian dari pemerintahan diharapkan melakukan hal serupa, adil. Bila adil, salah satu azas Pemilu yakni Luber Jurdil, tercipta maka Pemilu damai yang diinginkan terwujud. “Bila Pemilu Luber Jurdil maka kedamaian akan tercipta,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, HNW meminta agar kritik yang dilontarkan masyarakat kepada pemerintah jangan diartikan sebagai menyebar kebencian atau hoaks. Bila ada kritik, disarankan kritikan yang ada dibalas dengan argumen yang lebih kuat. “Bila kritik dianggap hoaks, itu justru yang akan membikin resah,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Sadzily mengatakan Pemilu adalah mekanisme yang biasa dalam demokrasi. “Mekanismenya diatur dalam konstitusi”, tuturnya. Lebih lanjut dikatakan, Pemilu untuk mengatur sirkulasi kekuasaan setiap 5 tahun sekali.
“Cara ini disebut sebagai cara yang paling beradab”, ungkapnya. Untuk itulah dalam sirkulasi kekuasaan lewat Pemilu, kita dituntut berpikir jernih dalam memilih pemimpin. Sebagai sarana untuk memilih pemimpin maka mantan aktivis HMI Cabang Ciputat itu mengharap kepada semua agar memanfaatkan Pemilu dengan sebaik-baiknya.

Sebagai peralihan kekuasaan yang beradab maka dalam kampanye diharapkan peserta Pemilu, partai politik dan Capres-Cawapres, menyampaikan visi dan misi. Bila petahana, menurutnya, ia harus menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan 5 tahun ke depan.