MS Kaban Sebut Penyelesaian soal Natuna Ada pada Jokowi, Bukan di Prabowo atau Luhut

jpnn.com, JAKARTA - Presidium Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia (MPPI) MS Kaban menilai permasalahan Laut Natuna hanya tinggal melihat sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Kaban, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan menteri lainnya tak bisa berbuat banyak sepanjang Presiden Jokowi tidak mengambil sikap.

"Di sinilah ketegasan Jokowi. Jadi yang bertanggung jawab atas ini bukan menteri Pertahanan, bukan Menko Polhukam atau Menko Maritim, tetapi itu presiden. Karena yang menyatakan perang dan sebagainya itu presiden. Persoalan Natuna itu bukan persoalan pertahanan dan keamanan. Jadi presiden harus menyatakan sikap yang tegas kalau RRT harus angkat kaki dari Natuna," kata Kaban di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

Menurut Kaban, perairan Natuna oleh masyarakat dunia sudah diakui sebagai wilayah di Indonesia. Karena itu, aksi Tiongkok yang masuk secara ilegal ke Indonesia sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan NKRI.

"Saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah Jokowi dan seluruh perangkat-perangkatnya tidak perlu berkompromi tentang masalah Natuna menghadapi RRT. Karena Natuna ini ribuan tahun sebelum kita menjadi sebuah negara kesatuan, itu sudah wilayah Nusantara," jelas Kaban.

Mantan ketua umum PBB ini justru melihat tak ada celah bagi Tiongkok untuk mengklaim perairan Natuna sebagai milik mereka.

Karena itu, Kaban meminta Presiden Jokowi mengambil langkah dan sikap yang jelas apabila Tiongkok kembali mengulangi perbuatannya.

"Kedaulatan merupakan harga diri bangsa. Kedaulatan itu amanat konstitusi. Jadi kita bicara Natuna itu tidak ada wilayah politik. Orang kita punya ngapain kita negoisasikan. Tidak ada perdebatan internasional tentang Natuna," jelas Kaban. (tan/jpnn)