Muhammadiyah Puasa 1 Agustus

BOGOR - Warga Muhammadiyah akan mulai menjalani ibadah puasa pada Senin (1/8) mendatang. Berdasarkan ketetapan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 1 Ramadan 1432 H/2011 M jatuh pada Senin (1/8) dan satu Syawal 1432 H jatuh pada Selasa (30/8) mendatang. Sehingga, puasa yang akan dijalankan warga Muhammadiyah hanya 29 hari. “Hasil hisab PP Muhammadiyah menetapkan satu Ramadan 1432 H jatuh pada Senin (1/8),” ujar Ketua Muhammadiyah Kota Bogor, Didin Bukhori, kepada Radar Bogor (JPNN Group).

Didin menjelaskan, berdasarkan hitungan hasil hisab hakiki Ramadan, Syawal dan Zulhijah oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, puasa tahun ini hanya 29 hari. Dengan demikian, satu Syawal 1432 H jatuh pada Selasa 30 Agustus 2011, sedangkan satu Zulhijah 1432 H jatuh pada Jumat, 28 Oktober 2011. “Hari Arafah 9 Zulhijah jatuh pada Sabtu (5/11) dan Idul Adha atau 10 Zulhijah jatuh pada Ahad (6/11). Semua telah dihitung oleh tim ahli hisab Muhammadiyah,” tambahnya.

Ijtimak menjelang Ramadan 1432 H terjadi pada Ahad 31 Juli 2011 pukul 01:41. Tinggi hilal pada saat matahari terbenam di Jogjakarta minus tujuh derajat, yang artinya hilal sudah wujud dan di seluruh Indonesia pada saat matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk. PP Muhammadiyah meminta kepada seluruh warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk tetap berpegang teguh sesuai hasil hisab majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah. Didin pun mengaku telah mendapat pemberitahuan hasil hisab awal Ramadan tersebut.

Mengingat awal Ramadan jatuh pada 1 Agustus mendatang, kemungkinan besar warga Muhammadiyah akan menjalankan puasa berbarengan dengan waktu yang ditetapkan pemerintah. Didin mengimbau umat Islam tidak mempertentangkan hasil hisab yang sudah menetapkan awal puasa 1 Agustus 2011 dan Hari Raya Idul Fitri 30 Agustus 2011. PP Muhammadiyah telah menetapkan kapan dimulainya ibadah puasa bagi warganya. Bahkan untuk perayaan Idul Fitri pun sudah disampaikan kepada publik kapan dirayakan. “Sepertinya waktu awal Ramadan tahun ini, sama dengan ketetapan pemerintah,” imbuh Didin. (ric)