Muhdi Minta Pemerintah segera Menyelesaikan Pengangkatan Guru PPPK

Menurut dia, situasi sama seperti di Jakarta bisa dialami daerah lain jika tidak ada pembenahan kebijakan proses pengangkatan guru, salah satunya dengan penyelesaian PPPK.

"Karena itu bisa terjadi nanti. Karena akhirnya kalau tidak ada guru maka sekolah akan mengangkat juga akhirnya. Kalau itu dilarang pada waktunya akan jadi masalah. Makanya, PPPK sebenarnya salah satu jalan terbaik," katanya.

Namun, dia mengakui bahwa PPPK sebenarnya juga memiliki problem tersendiri. Salah satunya masa kontrak yang selama ini dikeluhkan terlalu pendek. Rata-rata guru PPPK dikontrak dengan durasi lima tahun.

"Kami berharap sudahlah mereka (guru PPPK, red.) dikontrak sampai 60 tahun. Kami sadar kalau memang ada pelanggaran, mereka pasti diberikan sanksi dan itu sah-sah saja," katanya.

Muhdi menambahkan bahwa sebenarnya data guru yang akan pensiun sudah ada dan diketahui sehingga langkah pengisian kekosongan sudah bisa dilakukan jauh-jauh hari.

"Tidak mengulang lagi, penerimaan (ketika, red.) ada yang kosong. Nanti terus rutin, ya, setiap tahun kosong itu baru diisi. Mestinya, yang tahun depan kosong, kan, ketahuan, misalnya pensiun. Maka, mesti tahun ini (guru penggantinya, red.) masuk," katanya.

Jika tidak dilakukan pengelolaan seperti itu, kata dia, maka persoalan lama akan terulang kembali, yakni membeludaknya guru honorer yang sedemikian banyak.

"Kalau tidak dilakukan, di-'manage' seperti itu maka nanti akan terjadi yang sudah, jumlah guru honorer banyak. Mereka harus diterima, padahal disadari seleksinya tidak begitu bagus, tetapi mereka, kan, sudah mengabdi," katanya.