JPNN.com 
Mukernas Baru Selesai, PPP Belum Setor Nama Menteri kepada Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berakhir, Sabtu (19/7) malam. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Akhmad Baidowi mengatakan salah satu keputusan Mukernas yang dihasilkan Mukernas adalah terkait pelaksanaan Muktamar PPP.
“Forum sepakat pelaksanaan Muktamar diserahkan kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” kata Baidowi dalam diskusi “Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru” di Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, sekarang ini PPP dipimpin oleh pelaksanana tugas ketum yang melanjutkan hasil Muktamar 2016, sehingga paling lambat masa jabatan itu selesai 2021. Kendati demikian, ujar Baidowi, PPP memahami dinamika politik juga berjalan cepat. Menurut Baidowi, paling tidak diasumsikan bahwa DPP baru akan melaksanakan Muktamar pada 2020.
“Karena itu hasil keputusan Mukernas. Sempat ada wacana-wacana dari beberapa DPW, paling tidak Muktamar dilaksanakan Desember 2019, tetapi setelah dibahas, dianalisis dengan berbagai pertimbangan, maka diserahkan ke DPP dengan pertimbangan mnafaat dan mudaratnya. Jadi PPP sudah selesai masalah itu,” ujar Baidowi.
BACA JUGA: Ini Ada Saran dari PDIP untuk 4 Parpol yang Masih Ragu jadi Kubu Oposisi
Menurut Baidowi, Mukernas yang dilakukan PPP itu tidak ada kaitannya dengan rencana Presiden Jokowi menyusun Kabinet Indonesia Kerja (KIK) II. Dia menegaskan, konsolidasi itu tidak ada kaitannya dengan rencana penyusunan kabinet. Penentuan nama sosok yang akan diajukan sebagai menteri, merupakan ranahnya DPP PPP.
“Karena kami terus terang dengan musibah yang menimpa PPP, maka konsolidasi internal dan soliditas itu menjadi utama. Ya namanya dinamika politik kalau adem-adem saja bukan parpol namanya. Panas-panas sedikit, biasalah,” jelasnya.
Baidowi tidak memungkiri bahwa komposisi elite memengaruhi pengajuan nama menteri. Yang jelas, kata dia, siapa yang mengusulkan tentulah kepengurusan DPP PPP yang sekarang ini. Apalagi, kata dia, DPP dan beberapa DPW sudah beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo.
