Munas Golkar Sebulan Lagi, Saling Tuding Sudah Dimulai

jpnn.com - JAKARTA - Suhu di internal Partai Golkar mulai menghangat seiring persaingan antar-kubu calon ketua umum yang akan berebut suara pada musyawarah nasional (munas) yang akan digelar bulan depan. Saling lempar tudingan antar-kubu calon ketua umum pun muncul.

Kali ini, politikus Golkar Bambang Soesatyo menuding Nurdin Halid mulai melakukan tindakan yang tidak fair. Bamsoet -sapaan Bambang- yang menjagokan Ade Komarudin sebagai calon ketua umum, curiga sudah ada praktik intimidasi kepada dewan pimpinan daerah Golkar tingkat provinsi atau DPD I.

Tudingan Bamsoet itu didasari pada pertemuan 28 DPD I Golkar di rumah Nurdin Halid pada Rabu lalu (17/2). Menurut Bamsoet, ada poin-poin kesepakatan dalam pertemuan itu yang sebenarnya tidak diatur di anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar.

Kesepakatannya antara lain pengurus Golkar tingkat kabupaten/kota (DPD II) yang akan berhubungan dengan calon ketua umum harus tetap dalam kendali dan koordinasi DPD I. Selain itu, DPD II juga dilarang membuat surat dukungan kepada salah satu calon ketua umum.

Bahkan DPD I diberi wewenang mengambil tindakan tegas kepada DPD II yang melanggar kesepakatan itu. Misalnya, jika ada DPD II berkomunikasi langsung ke calon ketua umum tanpa koordinasi DPD I, maka bisa langsung dikenai tindakan sesuai AD/ART.

Menurut Bamsoet, poin-poin kesepakatan itu jelas tidak fair dan antidemokrasi. “Ini sudah demokrasi intimidasi,” katanya melalui layanan pesan singkat, Kamis (18/2).

Menurut Bamsoet, tindakan intimidasi itu merupakan bagian dari rekayasa untuk meloloskan calon ketua umum tertentu. “Rekayasa harus segera kita akhiri," tegasnya.

Namun, Nurdin menyebut Bamsoet asal tuding. Wakil ketua umum Golkar hasil musyawarah nasional Bali itu menegaskan, pertemuan itu merupakan hal wajar.