Munas Jadi Pintus Masuk Rekonsilidasi Golkar

jpnn.com - YOGYAKARTA - Musyawarah Nasional Partai Golkar menjadi langkah awal untuk konsolidasi ulang dalam menentukan sikap partai terhadap pemerintahan periode 2014-2019.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, apapun keputusannya, waktu pelaksanaan Munas akan menjadi pintu masuk untuk menciptakan prospek partai ke depan, dan menjadi sebuah langkah memulai rekonsolidasi.

"Saya menyadari, tidak mudah untuk melakukan rekonsolidasi di dalam partai sebesar Golkar. Namun, momentum rekonsolidasi Golkar harus segera dilakukan untuk penguatan posisi partai di awal kepemimpinan baru nasional tahun 2014-2019," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Prospek dan Strategi Golkar dalam Membangun Kekuatan Baru Tahun 2014-2019' yang digelar di hotel Inna Garuda, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Minggu (7/9).

Dia menjelaskan, dengan konsolidasi ulang, Golkar dipastikan menjadi partai besar yang solid dan tidak dapat dipecahbelah oleh pihak manapun.

Setelah konsolidasi, barulah kemudian partai memanfaatkan kesempatan yang dimiliki untuk menjadi mitra kritis pemerintahan dan mitra kritis politik nasional melalui peran-peran dalam pemerintahan dan parlemen.

"Ketepatan positioning dan strategi dalam awal era kepemimpinan baru nasional akan memberikan kesempatan kepada partai untuk lebih awal melakukan konsolidasi. Baik konsolidasi wawasan, organisasi, kader, maupun kemantapan partisipasi Partai Golkar dalam kelanjutan pembangunan nasional dan persiapan pemilu di tahun 2019," beber Agung.

Dia mengakui terdapat perbedaan di internal partai beringin terkait waktu penyelenggaraan Munas. Namun menurutnya, paling penting dari semua persamaan dan perbedaan dalam melihat posisi partai adalah menjaga dan memperkuat soliditas internal.

"Soliditas partai merupakan sokoguru untuk bergerak efektif meraih sebanyak-banyaknya dukungan rakyat sebagai modal politik. Agar Partai Golkar dapat berperan besar dalam mewarnai berbagai kebijakan negara untuk kepentingan rakyat dan bangsa melalui peran-peran ke dalam lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga kenegaraan," imbuh Agung yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.