Mungkinkah Yusril Ihza Mahendra jadi Wakil Menteri? Oh, Ada Nama Lain dari PBB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi diperkirakan akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

Sumber JPNN.com menyebutkan, Presiden Jokowi sudah mengajak bicara pimpinan partai politik pendukung pemerintah untuk membahas pergantian menteri.

Kemungkinan besar, reshuffle tidak hanya terkait kursi menteri kelautan dan perikanan, serta menteri sosial.

Diketahui, Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari saat ini ditahan KPK karena terjerat kasus korupsi.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memprediksi, beberapa menteri lain yang dinilai kurang maksimal kinerjanya juga bakal terkena reshuffle.

Ujang Komarudin berpendapat Partai Bulan Bintang (PBB) berpeluang masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Momentum awal tahun ini tepat karena menteri baru bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru. Dengan demikian, menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran pada tahun anggaran berjalan," kata Ujang di Jakarta, Senin (21/12).

Ujang mengatakan, Presiden Jokowi nantinya juga masih akan mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya.

Seperti diketahui, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf didukung oleh 10 partai, baik yang kini mendapat suara di DPR maupun tidak, yakni PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP, Partai Hanura, PBB, PSI, Perindo, serta PKPI.

Dari sekian banyak parpol pendukung pemerintahan tersebut, ada partai yang belum diberikan kesempatan membantu jalannya pemerintahan melalui kursi kabinet.

Sejak pengangkatan menteri sampai staf khusus, Presiden Jokowi sudah memberikan kursi kepada seluruh kader partai pendukung, kecuali PBB dan Partai Hanura.

"PBB ada sosok besar, Prof Yusril Ihza Mahendra. Akan tetapi, tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wamen (wakil menteri), apalagi dia sempat jadi Menteri Sekretaris Negara. Bisa dialihkan juga jabatan wamen kepada Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB)," ujar Ujang.

Ia menilai kader partai Islam, seperti PBB, layak untuk menjadi tim kabinet karena di samping dibutuhkan profesionalismenya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang dinilai kurang optimal di pemerintahan.