Nasib Honorer Jangan Dibiarkan Terkatung!

“Ada beberapa hal yang harus diperhatikan kembali dalam pengangkatan secara desentralisasi, yakni banyak dimanfaatkan oleh politisi untuk mendapatkan kemenangan di daerah maka mereka menerima honorer sebanyak-banyaknya untuk muatan politis. Dan ini harus kembali dikaji agar penerimaan honorer dikembalikan ke pusat,” ujarnya, kemarin (26/10).

Namun demikian, nasib honorer harus segera dicarikan jalan keluarnya. "Sehingga tenaga honorer itu tidak terkatung-katung," ujarnya.

Bahkan untuk mengurus permasalahan honorer itu pemerintah kembali membentuk suatu badan baru yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan di bawah Kementrian Pendidikan Nasional. “Badan itu yang nantinya akan merekomendasikan dan merumuskan berbagai masalah sumber daya pendidikan termasuk permasalahan guru honorer,” tuturnya.