Nasihat Bang Ipang untuk Presiden Jokowi terkait Pengisian Kursi Menteri

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Chaniago mengatakan dikotomi calon menteri berlatar belakang profesional dengan partai politik sudah tidak relevan lagi.

Pangi menegaskan banyak kader partai juga profesional bahkan ahli di bidangnya. Hanya saja, Pangi mengingatkan untuk mengisi pos jaksa agung, serta menteri hukum dan hak asasi manusia (HAM), sebaiknya bukan kader atau pernah mengurus partai.

Menurut dia, kalau Jokowi benar-benar ingin memperbaiki hukum dan menegakkan keadilan, maka harus memilih yang murni pejabat karier yang tidak pernah berafiliasi dengan partai politik.

"Kalau kader partai atau pernah menjadi pengurus partai, gen peran politik cenderung lebih kuat dari gen hukum di dalam melakukan penegakan hukum," kata Pangi, Senin (29/7).

Menurut Pangi, bisa saja Jokowi tetap mengakomodasi kepentingan partai di kabinet seperti sebelumnya. "Namun pada saat yang sama Jokowi juga bisa mewujudkan kabinet ahli," tegas pengamat politik yang karib disapa Ipang itu.

BACA JUGA: Prabowo Siap Meracik Sendiri Menu Spesial untuk Megawati

Lebih lanjut Pangi mengingatkan, sesuai dengan tantangan beratnya beban Jokowi lima tahun ke depan, maka presiden harus mampu membaca dengan cepat perubahan dan kebutuhan dunia yang terus bergerak dinamis. Menurut dia, wajar saja ada keinginan Jokowi untuk membentuk kementerian baru, karena tantangan dan kebutuhan yang berbeda.

"Jokowi saya haqul yakin pandai membaca situasi dan perubahan yang begitu cepat ini, dibutuhkan sentuhan kepemimpinan yang mengerti dan bergerak cepat menjawab kebutuhan," jelasnya.