Navigasi Pendidikan Setelah Pemilu 2024
Oleh: Odemus Bei Witono - Direktur Perkumpulan Strada dan Mahasiswa Doktoral Filsafat STF DriyarkaraKurikulum tersebut harus dilihat sebagai milik bersama, di mana semua pihak terlibat, baik sekolah negeri maupun swasta, merapatkan barisan dalam semangat kolaboratif.
Upaya bersama sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul terkait penerapan kurikulum yang tergolong baru.
Kolaborasi antar sekolah dapat menciptakan saling dukung dan bertukar pengalaman, memastikan bahwa setiap institusi pendidikan memiliki pemahaman mendalam terhadap esensi Kurikulum Merdeka.
Meskipun perdebatan seputar esensi kurikulum tidak sepenuhnya dapat dihindari, namun perlu ada langkah-langkah konkret untuk mengurangi perbedaan pandangan.
Diskursus antarpemangku kepentingan harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh sampai menghambat proses pendidikan.
Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memiliki peran kunci dalam mengawal implementasi Kurikulum Merdeka.
Diperlukan peran aktif dalam menyusun pedoman dan memberikan dukungan teknis yang dibutuhkan kepada sekolah-sekolah.
Dengan begitu, kurikulum dapat berjalan sesuai dengan rel yang diharapkan, mencapai tujuan dan maksud yang menjadi dasar pembuatannya.