NCW Minta Pemerintah Menahan Diri, Jangan Paksakan Proyek Rempang ECO-City

Di samping itu, Hanif menyoroti berbagai potensi korupsi yang dapat terjadi dari Proyek Rempang Eco-City mulai dari jalannya kesepakatan investasi tersebut hingga pembebasan lahan milik warga.

“Pengaduan masyarakat mengatakan bahwa tidak semua dari lahan-lahan yang diganti itu benar-benar diganti dengan layak ” ungkapnya.

NCW juga mendapati bahwa ada oknum-oknum yang mendatangi masyarakat, membujuk untuk menerima relokasi dan menawarkan lokasi rumah yang strategis namun meminta sejumlah biaya untuk mendapatkan rumah lebih cepat.

"Lebih bagus lokasinya dan lain-lain. “Ada oknum yang bermain di situ," ujarnya.

Lebih lanjut, Hanifa turut menyinggung kesan proyek Rempang Eco-City yang begitu dipaksakan sebelum pilpres.

Hanifa mengingatkan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang berasal dari aktivis jalanan seharusnya lebih peka dan sensitif terhadap jeritan rakyat kecil, bukannya lebih memihak kepada pengusaha.

"Relokasi masyarakat Rempang yang dipaksakan menimbulkan dugaan bahwa hal tersebut harus dilakukan agar pencairan anggaran dari investor dapat direalisasikan.

Jika proyek Rempang Eco-City ini terus dipaksakan rampung sebelum Pilpres 2024 akan muncul pandangan di masyarakat bahwa proyek itu dipakai untuk pembiayaan menghadapi pesta demokrasi.