Negeri Sakura Perkuat Militer, Anggarkan Rp 537 Triliun
jpnn.com - TOKYO - Jepang menggenjot kekuatan militernya. Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe kembali menaikkan anggaran pertahanan.
Kemarin (14/1) kabinet Negeri Sakura itu meloloskan bujet 4,98 triliun yen (setara dengan Rp 537,64 triliun) untuk pertahanan. Anggaran belanja militer itu merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Jepang.
Sejak Abe menjabat kepala pemerintahan pada 26 September 2012, anggaran pertahanan Jepang selalu meningkat. Tiga kali berturut-turut pemimpin 60 tahun tersebut menambah bujet.
Terutama anggaran pertahanan yang sebagian besar dialokasikan untuk berbelanja armada militer, baik laut maupun darat. "Ini merupakan nilai anggaran terbesar," terang pihak Kementerian Pertahanan Jepang.
Setelah mengantongi restu kabinet, Abe masih harus mendapat lampu hijau dari Diet alias parlemen. Tapi, dia tidak perlu waswas. Sebab, Partai Demokratik Liberal (LDP) yang dia pimpin menguasai majelis rendah dan majelis tinggi parlemen dua kamar tersebut. Abe pun sudah pasti memecahkan rekor anggaran pertahanan terbesar 2002. Yakni, sekitar 4,96 triliun yen (sekitar Rp 535,36 triliun).
Jika tidak ada hambatan di parlemen, anggaran superbesar itu mulai dibelanjakan April nanti. Hingga Maret 2016, pemerintahan Abe punya cukup banyak dana untuk membeli armada militer baru. Di antaranya, 20 unit pesawat patroli maritim P-1, 5 unit pesawat Osprey V-22, 6 unit pesawat siluman F-35A, dan sejumlah pesawat pengintai Global Hawk.
Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan, pemerintahan Abe juga akan menggunakan anggaran tersebut untuk membeli 30 unit kendaraan amfibi seperti milik Korps Marinir AS.
Jepang juga akan membeli satu unit pesawat E-2D yang bakal digunakan untuk berpatroli di pulau-pulau terluar Jepang. Salah satu di antaranya, Kepulauan Nansei Shoto yang berada di antara Laut China Selatan dan Samudra Pasifik.
"Sebagian anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membiayai perakitan kapal penghancur Aegis serta mendanai pemasangan sistem pengintai di Kepulauan Okinawa dan Kepulauan Amami," lanjut Jubir Kementerian Pertahanan Jepang.
Satu dekade mulai 2002 hingga 2012 Jepang selalu memangkas anggaran pertahanan. Tetapi, sejak Abe memimpin pemerintahan, anggaran pertahanan justru diobral.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, anggaran pertahanan kali ini meningkat sekitar 2,8 persen.
"Ini sesuai dengan perubahan situasi keamanan yang belakangan terjadi di Jepang dan sekitarnya," ungkap Menteri Pertahanan Gen Nakatani.
Dia menambahkan bahwa tujuan utama peningkatan anggaran militer memang untuk menambah kapasitas pertahanan Jepang di pulau-pulau terluar.
Kebijakan pertahanan Abe memantik kontroversi di dalam dan luar negeri. Itu terjadi karena selama ini Jepang berpegang teguh kepada prinsip cinta damai atau pasifisme.
Selama ini mereka juga tidak pernah mengirim pasukan atau delegasi militer dalam pertempuran di mana pun. Tetapi, tahun lalu, di bawah komando Abe, Jepang mengirim pasukan dan armada militer untuk mendukung perang AS di mancanegara.
Abe menyatakan bahwa perdamaian masih tetap menjadi pedoman utama pemerintahannya. Tetapi, menurut dia, perdamaian bukan sesuatu yang diberikan begitu saja oleh orang lain. Karena itu, Jepang harus mengupayakan perdamaian dengan cara sendiri.
"Saya menginginkan Jepang aktif secara militer," ujarnya. Apalagi, saat ini Jepang terlibat konflik wilayah dengan Tiongkok.
Belakangan Tokyo memang khawatir melihat perkembangan pesat militer Negeri Panda. Tidak hanya itu, Beijing pun agresif mengklaim pulau-pulau terluar milik negara tetangga.