Ngopi Bersama 1.000 Purnawirawan TNI-Polri, Ganjar Dapat Masukan Soal Strategi Hankam

Beberapa materi yang dibahas, kata dia, antara lain peran TNI dan Kementerian Pertahanan dalam bidang pertahanan negara, di mana Kemhan berfungsi sebagai pembangun kekuatan (bangkuat) dan aspek kebijakan, sedangkan Mabes TNI sebagai pengguna kekuatan (gunkuat) atau aspek operasi, serta Mabes Angkatan sebagai pembina kekuatan (binkuat), termasuk pada aspek Industri pertahanan dalam mencapai kemandirian.

“Tidak bisa semua kebutuhan pengadaan alutsista hanya dilakukan oleh Kemhan, karena kebutuhan spesifikasi teknis maupun kebutuhan operasi, disiapkan oleh masing-masing Angkatan (AD, AL dan AU) berdasarkan perkiraan ancaman. Pengadaan alutsista harus terencana dengan baik, memiliki dampak strategis tinggi (bargaining power), serta bukan sekadar alutsista bekas yang akan membebani APBN dalam aspek operasi dan pemeliharaan, serta mengutamakan produk dalam negeri sesuai standar tingkat kandungan dalam negeri, offset dan supply chain,” jelas Agus Setiadji.

Aspek yang menjadi masukan dari para purnawirawan TNI-Polri, kata Agus, juga mencakup bidang kesejahteraan prajurit dan purnawirawan TNI-Polri seperti besaran gaji dan pensiun yang masih sangat kecil. “Pada aspek komponen cadangan, para purnawirawan menyarankan perlunya perancangan secara cermat rencana pembentukan komponen cadangan terkait dengan penggelaran, penyiapan kekuatan, dan pengembangan kemampuan dari aspek sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan operasional masing-masing matra,” paparnya.

Sebagai negara kepulauan, kata Agus, Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan di laut. Salah satunya di Laut China Selatan (LCS), Kepulauan Riau, di mana klaim “nine dashed lines” China merupakan wujud dari penguasaan China terhadap 90% wilayah LCS. “Untuk mengatasi hal tersebut, perlu sikap tegas Pemerintah RI dalam memperjuangkan kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di LCS/LNU (Laut Natuna Utara),” terangnya.

Masukan Polri

Adapun masukan dari purnawirawan Polri, menurut Komjen(Purn) M Nurdin yang didampingi Wakil Ketua Umum RGN Irjen (Purn) Erwin TPL Tobing, membahas misi Polri menuju Indonesia Emas 2045.

Antara lain merealisasikan proses transformasi kelembagaan Polri yang berbasiskan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Melakukan perubahan nyata terhadap tata kelola kelembagaan (termasuk kapasitas dan kapabilitas) dalam kegiatan deteksi, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dalam menghadapi permasalahan keamanan dalam negeri, serta intensifikasi dinamika tugas pokok dan fungsi (tupoksi), peran dan wewenang Polri yang berbasis modal sosial serta kearifan lokal, dalam menghadapi kompleksitas ancaman bidang keamanan (termasuk di dalamnya masalah perubahan iklim, bencana, dan sebagainya).