Nizar Sebut Keselamatan Rakyat Bukan Prioritas Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro menyoroti langkah Presiden Jokowi yang baru memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membeli alat-alat early warning system, setelah marak terjadi bencana.

Terakhir tsunami di Selat Sunda yang menerjang pesisir Banten dan Lampung Selatan, membuat ratusan warga meninggal dunia.

Menurut Nizar, bisa disimpulkan bahwa keselamatan rakyat bukan menjadi prioritas Presiden Jokowi. "Infrastruktur sudah menjadi ambisi yang superkalap. Sementara nyawa rakyat didudukkan pada barisan buncit," kata Nizar menjawab JPNN, Selasa (25/12).

Buktinya, ungkap Nizar, dalam kasus tsunami di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), alat pendeteksi tsunami juga tidak berfungsi. Dia menegaskan, hal tersebut tidak dijadikan pelajaran untuk segera mengecek keberadaan pendeteksi tsunami secara menyeluruh.

"Akibatnya, kasus Palu terulang di Anyer, Banten. Tidak ada peringatan dini akibat alat pendeteksi tsunami tidak berfungsi," paparnya.

Mestinya, lanjut Nizar, perawatan dan penjagaan keberadaan alat pendeteksi tsunami mendapatkan prioritas utama. "Seperti yang sudah-sudah, kita ribut setelah terjadi bencana," tegas anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, itu.

Padahal, lanjut dia, dalam kasus tsunami Palu sudah ada pernyataan kepala BNPB bahwa alat pendeteksi tsunami tidak berfungsi karena aksi vandalisme dan pencurian. "Namun pernyataan tersebut dianggap angin lalu dan tidak ada tindak lanjut," kata mantan anggota Komisi V DPR, itu.

Nah, kata dia, sekarang ribut lagi soal pendeteksi tsunami yang tidak berfungsi sehingga mengakibatkan korban banyak. Sudah saatnya pemerintah memprioritaskan penjagaan dan keberadaan alat pendeteksi tsunami.