Novanto: Demokrasi Indonesia Harus Berkeadaban

Pada tahun 2017, lanjutnya, kita juga dihadapkan dengan pilkada serentak tahap kedua. Ada 101 daerah yang akan mengalami suksesi kepemimpinan. Rakyat harus dipahamkan agar dapat memilih pemimpin yang visioner.

"Pemimpin yang dapat membawa perubahan untuk kemajuan daerahnya. Karena itu rakyat harus menentukan pemimpinnya secara demokratis bukan karena politik uang atau pencitraan yang bersifat semu," jelas Novanto.

Indonesia, lanjutnya, juga dituntut untuk terus meningkatkan kinerja demokrasi yang masih dalam tahap sedang. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sendiri kini mencapai angka 72,82. Kesadaran politik masyarakat yang ditunjukkan dengan hak-hak politik juga mengalami kenaikan sebesar 6,91 poin, naik dari 63,72 menjadi 70,63.

"Tapi, kebebasan sipil dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi menurun. Indeks kebebasan sipil turun 2,32 poin dari 82,62 menjadi 80,30) sedangkan lembaga-lembaga demokrasi turun cukup tinggi mencapai 8,94 poin dari 75,81 menjadi 66,87,” jelasnya.

Novanto jelaskan, ini menjadi tantangan karena kepercayaan masyarakat terhadap kinerja parlemen cenderung terus menurun. DPR perlu melakukan merevitalisasi agar lebih optimal dalam membuat UU, menyusun anggaran untuk rakyat serta menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat.

"Peningkatan fungsi pengawasan juga perlu di mantapkan demi tegaknya mekanisme check and balances, karena demokrasi yang sehat membutuhkan kontrol dalam pemerintahan dan pembangunan," demikian Setya Novanto. (rmol/dil/jpnn)